Jumat, 07 Maret 2014

MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN "PENYEBAB KEMISKINAN DI INDONESIA DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN SERTA SOLUSINYA



MAKALAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENYEBAB KEMISKINAN DI INDONESIA DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN SERTA SOLUSINYA



OLEH:
WA ODE YULIYANA
F1A112115



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HALUOLEO
KENDARI
2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT. Tuhan semesta sekalian alam,tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia,yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada seluruh makhluk dimuka bumi ini.Untuk itu hanya karena kekuasaan dan kehendaknya pulalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta segenap kaum mukmin yang senantiasa teguh dijalan-Nya hingga akhir kiamat nanti.Amin.
Dalam pembuatan makalah yang berjudul “Penyebab Kemiskinan diIndonesia dan Dampak yang Ditimbulkan serta Solusinya” ini tentunya penulis banyak mengalami kesulitan namun penulis  menyadari bahwa semua dapat terselesaikan dengan baik karena didukung oleh berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan banyak terima kasih kepada dosen matakuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah memberikan tugas makalah ini.
Akhir kata, penulis sitirkan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa “Tiada Gading Yang Tak Retak”. Begitulah kenyataan yang ada, bahwa sebagai manusia biasa tentunya penulis tidak luput dari segala kelemahan dan kekurangan.Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini tentunya masih terdapat banyak kekeliruan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

                                                                             Kendari,  November 2013

                                                                                  Penyusun
DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ......................................................................................... .i      
KATA PENGANTAR ...................................................................................... .ii
DAFTAR ISI....................................................................................................... iii
BAB I  PENDAHULUAN
       1.1       Latar Belakang.......................................................................................... .1
       1.2       Rumusan Masalah..................................................................................... .3
       1.3       Tujuan........................................................................................................ .4
BAB II PEMBAHASAN
       2.1       Pengertian Kemiskinan.............................................................................. 5
       2.2       Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut para Ahli........... .5
       2.3       Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kemiskinan.......................................... .9
       2.4       Cara Mengatasi Kemiskinan...................................................................... 10
       2.5       Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Kemiskinan…………….11
BAB III PENUTUP
       3.1       Kesimpulan................................................................................................ 16
       3.2       Saran.......................................................................................................... 16
DAFTAR PUSTAKA









BAB I
PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang.
           Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan? Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.
 Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah/negara indonesia adalah kemiskinan, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut, padahal setiap mereka yang memimpin Negara Indonesia selalu membawa kemiskinan sebagai misi utama mereka disamping misi-misi yang lain.
Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1), mengatakan bahwa upaya menurunkan tingkat kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.
            Kondisi kemiskinan Indonesia semakin parah akibat krisis ekonomi pada tahun 1998. Namun ketika pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun akibat krisis dapat teratasi dan dapat dipulihkan, kemiskinan tetap saja sulit untuk ditanggulangi. Pada tahun 1999,  27% dari total penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebanyak 33,9% penduduk desa dan 16,4% penduduk kota adalah orang miskin. Krisnamurthi dalam Nyayu Neti Arianti, dkk, (2004:3).

Salah satu prasyarat keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah dengan cara mengidentifikasi kelompok sasaran dan wilayah sasaran dengan tepat. Program pengentasan dan pemulihan nasib orang miskin tergantung dari langkah awal yaitu ketetapan mengidentifikasi siapa yang dikatakan miskin dan di mana dia berada. Aspek di mana “si miskin” dapat ditelusuri melalui si miskin itu sendiri serta melalui pendekatan-pendekatan profil wilayah atau karakter geografis.

Pada masa kepemimpinan SBY pemerintah indonesia juga meluncurkan program penanggulangan kemiskinan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), KUR (Kredit Usaha Rakyat), pengembangan UMKM, PNPM Mandiri, dan masih banyak program-program lainnya, akan tetapi belum mampu mementaskan masyarakat indonesia dari jurang kemiskinan yang semakin hari semakin menyiksa dan menganiaya. Keadaan ini sudah seharusnya menjadi sebuah evaluasi diri bagi pemerintah untuk dapat terus merencanakan serta mengambil sebuah kebijakan yang dapat membawa indonesia keluar dari jurang kemiskinan. Tidak penulis pungkiri memang, bahwa usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas akan tetapi hasilnya belum cukup memuaskan.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk, dalam Adit Agus Prastyo, 2010:18).

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Faktor mendasar yang menyebabkan kemiskinan diantaranya: SDM, SDA, Sistem, dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin, sehingga dimensi tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya.
Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan. Soegijoko, (1997:137). Dengan kata lain yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin menderita.
Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik menulis karya ilmiah dengan judul penyebab kemiskinan di indonesia dan dampak yang ditimbulkan serta solusinya”

1.2       Rumusan Masalah.
Dan sesuai dengan urain diatas yang menyinggung tentang masalah     kependudukan khususnya yang menyangkut tentang masalah kemiskinan. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
a.       Apa pengertian dari kemiskinan ?
b.      Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut para ahli?
c.       Apa dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan?
d.      Bagaimana cara mengatasi kemiskinan?
e.       Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan?





1.3       Tujuan.
     Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:
    a.     Untuk mengetahui pengertian dari kemiskinan.
    b.     Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut para Ahli.
    c.     Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan .
    d.     Untuk mengetahui cara mengatasi kemiskinan.
    e. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi       kemiskinan.






















BAB II
PEMBAHASAN

2.1       Pengertian Kemiskinan.
        Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang kekurangan bahkan tidak memiliki hal yang biasa dimiliki oleh orang-orang pada umumnya (seperti: sandang, papan ,dan pangan).

2.2        Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut para Ahli.
Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009:28-29) yaitu :
1).   Pendidikan yang Terlampau Rendah
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2).   Malas Bekerja
Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
3).   Keterbatasan Sumber Alam
Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
4).   Terbatasnya Lapangan Kerja
Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
5).   Keterbatasan Modal
Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
6).   Beban Keluarga
Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningakatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.
Suryadiningrat dalam Dadan Hudayana (2009:30), juga mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya :
1) keengganan bekerja dan berusaha,
2) kebodohan,
3) motivasi rendah,
4) tidak memiliki rencana jangka panjang,
5) budaya kemiskinan, dan
6) pemahaman keliru terhadap kemiskinan.
Sedangkan penganiayaan terhadap orang lain terlihat dari ketidakmampuan seseorang bekerja dan berusaha akibat :
1) ketidakpedulian orang mampu kepada orang yang memerlukan atau orang tidak mampu dan
2) kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin.
Kartasasmita dalam Rahmawati (2006:4) mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu :
1.  Rendahnya Taraf Pendidikan
Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan meyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
2.  Rendahnya Derajat Kesehatan
Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
3. Terbatasnya Lapangan Kerja
Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
4.  Kondisi Keterisolasian
Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.
Nasikun dalam Suryawati (2005:5) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu :
1) Pelestarian Proses Kemiskinan Proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2)    Pola Produksi Kolonial
Negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3)    Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Adanya unsur manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
4)    Kemiskinan Terjadi Karena Siklus Alam.
Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
5)    Peminggiran Kaum Perempuan
Dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
6)    Faktor Budaya dan Etnik
Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan seperti, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat.

Kesemua faktor tersebut di atas saling mempengaruhi, dan sulit memasrikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Kesemua faktor tersebut merupakan VICIOIS CIRCLE (Lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan

2.3       Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kemiskinan.

Ada sebab ada akibat, begitu pula pada kemiskinan. Banyak akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan, seperti :
1.  Kriminalitas, semakin banyak orang miskin maka semakin banyak pula kemiskinan yang terjadi. Masuk akal bila seorang kepala rumah tangga menghalakan segala cara untuk menghidupi keluarganya yang kelaparan.
2.    Urbanisasi, Orang berpikir bahwa tinggal di kota besar akan mendatangkan penghasilan besar. Tapi semakin banyak orang yang datang ke kota besar maka lapangan pekerjaan yang tersedia juga akan semakin sedikit. Dan hal ini malahan akan memperparah tingkat pengagguran.
3.   Bunuh diri, banyak orang yang putus asa karena tidak sanggup menghadapi kemiskinan, sehingga mengambil jalan pintas.

4.   kebodohan, semakin banyak rakyat miskin maka semakin banyak juga orang yang tidak bisa mendapatkan pendidikan.

2.4       Cara Mengatasi Kemiskinan.

1.   Pemerintah harus menyediakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, agar dapat membantu masyarakat dalam memecahkan masalah kehidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya.
2.  Jangan menjadi pemalas! Selain pemerintah, masyarakat juga harus ikut andil dalam mensejahterakan kehidupan. Apabila masih belum ada lowongan pekerjaan, masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, lebih bagus jika lapangan pekerjaan buatan sendiri itu bisa menampung orang lain untuk menjadi karyawan kita.
3.   Bantuan pendidikan dan kursus gratis dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolahnya tanpa bingung soal biaya. Kursus menjahit, memasak untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, serta menyediakan fasilitasnya, seperti mesin jahit dan peralatan memasak agar setelah selesai kursus, para bapak dan ibu tersebut bisa langsung mempraktikkan keahliannya di lingkungan dimana mereka tinggal.

2.5       Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Kemiskinan.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai September tahun 2011 masih tetap tinggi, sebesar 12,36 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 29,89 juta jiwa, sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan sampai September tahun 2011 sebesar 825.000 jiwa atau 10,27 persen dan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 sebesar 46.800 jiwa atau 16,24 persen.
Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, Provinsi dan Kabupaten. Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan program jaring pengaman sosial (JPS), kompensasi BBM, dan Bantuan langsung Tunai (BLT) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan Penyimpangan/korupsi dalam penyalurannya. Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi produktif.
Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN serta Pendataan Program Perlindungan Sosial(PPLs).
            Ketiga data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secaralokal.
            Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya bias dari angka kemiskinan yang sangat berbeda antara PPls 2008 yang sdh tidak relevan dengan kondisi tahun 2010-2012 sekarang ini.
Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antar daerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-modelekonometrik.
             Meski demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan systemsosialyangspesifik-lokal.
             Strategi ke depan, Berkaitan dengan data, pada 2010 Kabupaten Luwu Utara telah melakukan investigasi bertahap, terhadap data PPls yang ada, sehingga data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal. Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja, tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal. Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas,RumahTanggaSasaran(RTS)danindividu.
            Data tersebut dapat digunakan sebagai indikator dampak dan mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di Kab. Luwu Utara atau komunitas, Rumah Tangga Sasaran dan individu. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan oleh SKPD, untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.
              Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Kabupaten Luwu Utara dengan dibantu para Tim Perumus akar masalah kemiskinan yang lintas Sektor, perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan, atauMonev,khususnyasekarangini.
              Belum memadai Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat, belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antar kabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.
             Dalam membangunan suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara Berkelanjutan, untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat disparitas kepentingan, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.
              Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal, provinsi maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis SDM daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.(*)









BAB III
PENUTUP

3.1    Kesimpulan.
         Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa:
          `1.   Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang kekurangan bahkan  tidak memiliki hal yang biasa dimiliki oleh orang-orang pada umumnya (seperti: sandang, papan ,dan pangan).
           2.  Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan yaitu: pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja, keengganan bekerja dan berusaha,kebodohan, motivasi rendah,tidak memiliki rencana jangka panjang, budaya kemiskinan, dan pemahaman keliru terhadap kemiskinan, dll.
           3.    Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan yaitu: kriminalitas,
                 urbanisasi, bunuh diri dan kebodohan.
           4.  Cara mengatasi kemiskinan yaitu salah satunya adalah tidak boleh  malas.
 
3.2     Saran.
           Adapun saran yang bisa penulis berikan adalah untuk menjadi orang sukses kuncinya adalah selalu berusaha dan berdo’a , jangan malas karena malas dapat membawa kita kepada kemiskinan dan menjadi orang pencundang.






DAFTAR PUSTAKA




http://www.palopopos.co.id/?vi=detail&nid=50073,diakses tanggal 4 November 2013.